Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Andi Rahmat Saleh, menghadiri Sosialisasi Penandaan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (9/3/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan.
Kehadiran Andi Rahmat Saleh didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sidrap, Sunandar Priyoatmojo. Partisipasi ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan akuntabel serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah melakukan pemutakhiran penandaan subkegiatan dalam struktur APBD, khususnya yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant.
Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi dasar hukum dalam penandaan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut merujuk pada sejumlah regulasi terbaru, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) hingga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memastikan setiap program dan kegiatan yang dianggarkan memiliki arah kebijakan yang jelas serta tepat sasaran.
Dalam sesi pemaparan, narasumber menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting untuk memastikan penyusunan APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan memverifikasi akurasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar tetap sejalan dengan program prioritas nasional. Dengan penandaan yang lebih sistematis, diharapkan proses pemantauan anggaran dapat berjalan lebih efektif serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tim Redaksi
