Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai upaya memperkuat digitalisasi dan integrasi layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Makassar Government Center (MGC) Lantai 1, Selasa (3/2/2026).
Forum tersebut mengusung tema “Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik menuju Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah guna mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan di Kota Makassar.
Forum Perangkat Daerah ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar, Ahmad Namsum. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Ahmad Namsum, pemanfaatan teknologi digital mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, transformasi digital juga berperan penting dalam mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menjalankan transformasi digital pemerintahan yang selaras dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan informasi, serta integrasi data antar layanan publik,” ujar Ahmad Namsum.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu bentuk nyata integrasi layanan publik di Kota Makassar adalah kehadiran Aplikasi Lontara+, yang dikembangkan sebagai super apps layanan publik daerah. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat dan terpadu.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur, menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah menjadi ruang strategis untuk membangun sinkronisasi dan sinergi program Diskominfo dengan seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, keselarasan program antar perangkat daerah sangat diperlukan agar perencanaan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan, mendukung visi Kota Makassar, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Forum berlangsung dengan diskusi terbuka yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari integrasi layanan publik, peningkatan literasi digital masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung proses digitalisasi pemerintahan.
Diskusi tersebut diharapkan dapat merumuskan program-program strategis yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik di Kota Makassar.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika, Drs. Baso Saleh, perwakilan Bappeda Kota Makassar Ibrahim Akkas Mula, serta Tenaga Ahli Digitalisasi Kota Makassar, Cut Meurah Rudi.
Tim Redaksi
