Makassar, 29 Januari 2026 – Pertemuan yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, empat Kepala Daerah se-Luwu Raya, tokoh masyarakat, dan mahasiswa asal Luwu Raya, Kamis malam, berakhir tanpa kesepakatan. Pertemuan ini bertujuan membahas aksi penutupan jalan yang dilakukan beberapa hari terakhir oleh masyarakat dan mahasiswa, sebagai bentuk tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL Raya) menekankan pentingnya komitmen Pemprov Sulsel dalam mengawal proses pemekaran tersebut. Ketua IPMIL Luwu, Yandi, mengatakan pertemuan yang berlangsung dinilai normatif dan lebih bersifat sosialisasi, tanpa membuka ruang diskusi strategis terkait pengawalan pemekaran.
“Okelah ada moratorium, tetapi bukan berarti menghalangi perjuangan teman-teman. Harus ada komitmen dari Gubernur untuk menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian Dalam Negeri maupun Presiden. Ada alasan kuat Luwu Tengah ingin mekar, termasuk masalah ketimpangan pembangunan,” ujar Yandi usai pertemuan.
Meskipun pertemuan berakhir tanpa hasil, Yandi menegaskan perjuangan masyarakat Luwu Raya tidak akan berhenti. “Kami pastikan akan ada aksi lanjutan untuk menuntut pemekaran Luwu Raya,” tambahnya.
Sebelumnya, aksi penutupan jalan yang dilakukan massa berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi. Antrian panjang kendaraan terjadi, termasuk tertahannya mobil pengangkut BBM milik Pertamina. Ketua Umum Wija Wu Ummung Datu Larompong, Prof. Andi Ima Kesuma Opu Tenri A. Waru, menyayangkan aksi penutupan jalan tersebut. Ia mengimbau mahasiswa agar menyampaikan aspirasi tanpa merugikan masyarakat.
“Saya sampaikan ke anak-anak, perjuangan boleh dilakukan, tapi jangan dengan cara menutup jalan karena akan menimbulkan kerugian ekonomi dan bahan bakar naik,” jelas Prof. Ima.
Tim Redaksi
