Makassar – Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk mendukung program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (22/1/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan program KPU sekaligus permohonan dukungan pemerintah daerah guna memastikan program berjalan optimal di tingkat wilayah.
Dalam audiensi itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Makassar, Hambaliie, menjelaskan bahwa KPU saat ini tengah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk mendukung program tersebut, KPU membutuhkan sinergi aktif dari Pemerintah Kota Makassar, terutama melalui camat dan lurah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kami berharap ada dukungan berupa instruksi kepada camat dan lurah agar ikut terlibat aktif dalam pemutakhiran data pemilih di wilayah masing-masing,” ujar Hambaliie.
Selain pemutakhiran data, KPU Kota Makassar juga memaparkan program KPU Mengajar sebagai bagian dari upaya pendidikan pemilih. Selama ini, program tersebut masih menyasar siswa tingkat SMA dan berada di bawah kewenangan KPU Provinsi. Namun ke depan, KPU berencana memperluas jangkauan sasaran, khususnya generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP dan menjadi kewenangan pemerintah kota.
Tidak hanya itu, KPU juga menargetkan segmen pemilih di tingkat kelurahan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan literasi demokrasi dan mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi.
“Kami juga memiliki segmentasi pemilih lain, seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” tambah Hambaliie.
Hambaliie turut mengapresiasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang sebelumnya diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, antusiasme tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan pemerintah daerah.
Menanggapi paparan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya penyusunan konsep besar secara bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan agar dilakukan pertemuan koordinasi lintas sektor guna menyamakan persepsi serta memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita perlu duduk bersama dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Munafri juga memastikan akan menginstruksikan camat dan lurah, serta memperkuat sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi perangkat daerah terkait.
“Saya ingin satu kali rapat besar yang melibatkan KPU, partai politik, Disdukcapil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita lakukan rapat koordinasi bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Menurut Munafri, sinergi yang kuat antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan. Ia berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
Tim Redaksi
