KABUPATEN SOPPENG – Langkah konkret untuk memperkuat tata kelola keuangan dan mendorong kemajuan daerah terwujud melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa se-Kabupaten Soppeng dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Watansoppeng. Acara penandatanganan berlangsung meriah di Aula Kantor Cabang BRI Watansoppeng pada bulan Februari 2026.
Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari MoU yang telah ditandatangani pada 22 Desember 2025 antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan BRI BO Watansoppeng terkait layanan jasa perbankan bagi pemerintahan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Nota Kesepahaman ditandatangani langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa, bersama Branch Office Head (BOH) BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, sebagai wakil masing-masing pihak.
Dalam sambutannya, BOH BRI Soppeng Rahmatulloh Habibi menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di tingkat desa. Menurutnya, kehadiran layanan perbankan BRI di wilayah ini memiliki peran sangat strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ramah masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen penuh BRI untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dukungan tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran berbasis digital, khususnya untuk transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diharapkan akan menjadi pendorong utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Soppeng.
Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pihak BRI. Ia berharap kerja sama ini dapat dijalankan secara optimal di seluruh 100-an desa di Kabupaten Soppeng, sehingga mampu mempercepat laju pembangunan daerah, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan layanan perbankan secara maksimal oleh seluruh pemerintah desa, agar tata kelola keuangan desa menjadi lebih tertib, akuntabel, dan sepenuhnya berbasis digital. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional dan sejalan dengan perkembangan zaman di tanah air Sulawesi Selatan.
Tim Redaksi Jendela Sulsel
