MAKASSAR – Stabilitas pangan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga harga tetap terkendali, tetapi juga memastikan keamanan, kualitas, serta distribusi pangan berjalan adil dan merata bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sulawesi Selatan bersama Badan Pangan Nasional yang digelar di Polda Sulawesi Selatan, Minggu (1/3/2026).
Rakor dihadiri Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan. Hadir pula jajaran instansi terkait dari tingkat provinsi hingga lembaga vertikal.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Kombes Pol Dr. Andri Ananta Yudhistira, menegaskan bahwa pengawasan terhadap komoditas strategis harus diperkuat, terutama pada rantai distribusi yang melibatkan banyak pihak.
Menurutnya, distribusi minyak goreng sebagian besar dikelola oleh pelaku usaha swasta, sementara sisanya oleh BUMN. Karena itu, pengawasan dilakukan secara merata sebagai langkah rutin guna memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan.
“Sekitar 65 persen distribusi minyak goreng dikelola swasta dan 35 persen oleh BUMN. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah porsi yang dikelola swasta tersebut,” ujarnya.
Selain pengawasan distribusi, Satgas Pangan juga melakukan upaya stabilisasi pasokan antarwilayah. Salah satunya melalui pengiriman komoditas cabai dari Kabupaten Enrekang ke Jakarta bekerja sama dengan Bapanas untuk membantu menjaga keseimbangan harga.
Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pengendalian dan distribusi pangan. Ia menekankan pentingnya penyusunan peta jalan pengawasan yang terintegrasi, termasuk di sektor kesehatan hewan, guna menjamin ketersediaan dan keamanan produk pangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kehalalan produk pangan yang beredar di masyarakat. Selain itu, peran Perum Bulog dinilai strategis dalam mobilisasi komoditas serta menjaga stabilitas pasokan.
Menurutnya, komunikasi publik juga harus diperkuat agar kebijakan pengendalian tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Komoditas yang menjadi fokus pengawasan meliputi beras, jagung, daging, telur, cabai, minyak goreng, gula, dan terigu. Jika ditemukan kenaikan harga yang tidak sesuai ketentuan, Satgas Pangan akan segera mengambil tindakan, terutama pada komoditas yang mendapat subsidi pemerintah.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dr. M. Ilyas, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengendalian yang telah ditetapkan gubernur.
Upaya tersebut antara lain penambahan kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota serta mendorong penyaluran beras SPHP hingga ke tingkat kecamatan agar lebih mudah diakses masyarakat.
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, menambahkan bahwa pengendalian harga memerlukan komitmen lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia juga menyoroti praktik pelanggaran di sektor perberasan, seperti pengemasan ulang beras medium menjadi premium untuk meraih keuntungan lebih besar. Menurutnya, seluruh produk beras harus mencantumkan informasi yang jelas, mulai dari Harga Eceran Tertinggi (HET), kelas mutu, merek dagang, hingga alamat produsen.
Hermawan menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan langkah dan strategi pengawasan antarinstansi guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pangan yang beredar aman dan memenuhi standar mutu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Diskominfo, pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, BBPOM, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik.
Melalui rakor ini, diharapkan pengawasan terpadu terhadap potensi pelanggaran harga, distribusi, dan standar keamanan pangan semakin kuat, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Tim Redaksi
