Gowa | JendelaSulsel —
Penerapan aturan baru kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kembali menuai sorotan dari masyarakat. Sejumlah warga di Kabupaten Gowa mengeluhkan kartu KIS mereka mendadak tidak aktif setelah masuk dalam kategori Desil 6, meski secara kondisi ekonomi masih tergolong tidak mampu.
Keluhan tersebut mencuat dari percakapan warga di media sosial dan grup WhatsApp komunitas, salah satunya Grup WhatsApp Community Sileo’ 2. Warga mengaku terkejut saat mengetahui kartu KIS yang selama ini menjadi andalan akses layanan kesehatan, tiba-tiba tidak dapat digunakan.
Salah seorang warga Dusun Sileo’ 2, Dg. Rewa, menyampaikan keresahannya terkait persyaratan baru yang dinilai semakin ketat dan tidak berpihak pada realitas kehidupan masyarakat di lapangan.
“Sekarang persyaratan KIS gratis semakin susah. Padahal masih banyak warga yang benar-benar membutuhkan. Untuk ini kami sangat bermohon,” ujar Dg. Rewa dalam percakapan grup warga.
Ia menilai kebijakan tersebut justru menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Menurutnya, layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak seharusnya terhambat oleh persoalan data administratif semata.
“Aturan baru ini membuat warga resah. Rakyat sangat membutuhkan layanan kesehatan yang sifatnya mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah, baik daerah maupun pusat,” lanjutnya.
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan warga, masuknya seseorang ke dalam kategori Desil 6 secara otomatis menyebabkan kepesertaan KIS menjadi nonaktif. Padahal, di lapangan masih banyak warga dalam kategori tersebut yang secara ekonomi belum mandiri dan masih bergantung pada bantuan negara.
Keterangan ini diperkuat oleh Kepala Dusun Sileo’ 2 yang menyebutkan bahwa sejak awal Februari 2026, banyak warga melaporkan kartu KIS mereka tidak lagi aktif.
“Iya, mulai sekitar tanggal 4 Februari 2026, banyak warga mengadu karena KIS-nya sudah tidak aktif,” ungkap Dg. Rewa, mengutip informasi yang diterimanya dari pihak karyawan Rumah Sakit Thalia.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang menjadikan KIS sebagai satu-satunya akses layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan berbasis data tersebut agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu kejelasan dan solusi konkret dari instansi terkait, agar hak dasar warga atas pelayanan kesehatan tetap terjamin.
Sumber: Dg. Rewa (Warga Dusun Sileo’ 2)/ Mj@.19
Editor: Tim Redaksi
