Makassar — Fenomena penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang terjadi secara masif di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Penertiban oleh pemerintah daerah disebut sebagai bagian dari upaya penataan kota, menjaga ketertiban, dan memperlancar lalu lintas. Namun di lapangan, kebijakan ini memicu keresahan para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di sektor informal.
Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Cabang Makassar (LEMI) melalui Formatur Direktur, Muslimin, menyampaikan kritik tegas terhadap pola penertiban yang dinilai minim dialog dan kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Menurut LEMI, sektor informal merupakan penopang ekonomi rakyat dan berperan besar dalam menyerap tenaga kerja di perkotaan.
LEMI menilai pemerintah tidak cukup hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga harus menjadi pelindung ekonomi masyarakat kecil. Mereka mendorong Pemerintah Kota Makassar mengedepankan pendekatan persuasif dan solutif, seperti relokasi yang layak dan strategis, pendataan partisipatif sebelum penertiban, serta pendampingan usaha dan akses permodalan syariah bagi PKL terdampak.
Bagi LEMI, penataan kota tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk mencari nafkah. Polemik ini bukan sekadar soal ketertiban ruang publik, tetapi menyangkut keberpihakan kebijakan terhadap ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial.
Penulis: alif
Editor : Tim Redaksi
