Makassar, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Pemberian asupan gizi kepada anak dan ibu hamil terbukti secara ilmiah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan stunting, serta perbaikan capaian pendidikan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, implementasi MBG juga menciptakan multiplier effect ekonomi, membuka lapangan kerja di sektor pangan, distribusi, dan UMKM lokal.
Namun, keberhasilan satu program tidak dapat dibaca secara terpisah dari kebijakan sosial lain yang berjalan bersamaan.
Di saat MBG dilaksanakan, terjadi penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi sebagian masyarakat miskin. Padahal, KIS merupakan instrumen utama negara dalam menjamin akses layanan kesehatan dasar bagi kelompok rentan. Dalam perspektif kebijakan publik, penguatan gizi tidak dapat menggantikan fungsi layanan kesehatan. Anak yang menerima gizi cukup tetap berisiko jatuh miskin ekstrem ketika keluarga kehilangan akses pengobatan. Dengan kata lain, ketahanan sosial tidak dibangun hanya dari asupan makanan, tetapi dari kesinambungan perlindungan kesehatan.
Lebih jauh, perumahan tenaga honorer menambah dimensi masalah baru. Honorer selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Ketika mereka dirumahkan tanpa skema transisi yang adil, negara tidak hanya mengurangi pengeluaran anggaran, tetapi juga mentransfer beban sosial ke rumah tangga kelas rentan. Dampaknya berlapis: meningkatnya pengangguran terselubung, turunnya daya beli, serta potensi menurunnya kualitas layanan publik.
Dalam kerangka keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, kebijakan ini menunjukkan kecenderungan fragmentasi kebijakan—di mana satu program unggulan diperkuat dengan mengorbankan program perlindungan sosial lainnya. Ini bukanlah pendekatan win-win solution, melainkan problem shifting, yakni memindahkan risiko dari anggaran negara ke masyarakat miskin dan pekerja sektor publik non-permanen.
Oleh karena itu, tantangan utama pemerintah bukan sekadar memastikan MBG berjalan lancar, tetapi menjaga koherensi kebijakan sosial. Investasi gizi harus berjalan seiring dengan jaminan kesehatan dan perlindungan tenaga kerja. Tanpa itu, keberhasilan MBG berpotensi menjadi simbol kemajuan yang berdiri di atas rapuhnya jaring pengaman sosial.
Penulis : Alif Dasuari
Editor : Tim Redaksi
