Sinjai – Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026), dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Rakornas 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum nasional ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menempatkan dirinya sebagai pelayan rakyat. Ia menekankan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang adil, jujur, serta konsisten berpihak pada kepentingan rakyat luas.
Presiden juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar memiliki komitmen kuat dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia merupakan aset strategis bangsa yang harus dimanfaatkan secara bijak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Mari kita bertekad untuk menyelamatkan, menjaga, dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti oleh pimpinan kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sejumlah kebijakan strategis nasional menjadi fokus pembahasan, di antaranya penguatan ekonomi nasional, peningkatan investasi, ketahanan energi, serta optimalisasi program-program kerakyatan.
Selain itu, beberapa agenda prioritas nasional turut dibahas secara mendalam, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis. Peran lembaga penegak hukum dan institusi negara, termasuk Kejaksaan, TNI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga ditekankan guna memastikan seluruh program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Keikutsertaan Bupati Sinjai dalam Rakornas ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan pemerintah pusat, sekaligus menjadi landasan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional secara optimal di daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sinjai.
Tim Redaksi
