MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong percepatan pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tertib, dan berkualitas melalui perencanaan disiplin, pelaksanaan yang konsisten, serta pemantauan aktif dan solutif. Upaya ini dilakukan agar APBN dapat menjadi motor utama pembangunan yang memberikan manfaat langsung dan merata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp4,77 triliun atau tumbuh 4,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp1,06 triliun atau sekitar 5,73 persen dari target.
Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp788,1 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp251,4 miliar, serta bea dan cukai sebesar Rp16,8 miliar. Penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan PNBP ditopang oleh kontribusi Badan Layanan Umum (BLU).
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Martha Octavia, mengatakan realisasi belanja negara sebesar Rp4,77 triliun atau 9,78 persen dari pagu telah dioptimalkan sejak awal tahun untuk memperkuat fondasi pembangunan dan pelayanan publik.
“Belanja tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, sektor ekonomi, agama, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan sosial, hingga perumahan dan fasilitas umum,” ujarnya saat pemaparan kinerja APBN Sulsel hingga 31 Januari 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, APBN siap menjadi penggerak utama pembangunan dengan fondasi yang kuat serta dukungan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal tahun.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, menyampaikan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3,95 triliun atau 14,75 persen dari total pagu sebesar Rp26,8 triliun. Penyaluran TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,86 triliun yang menjadi pengungkit awal pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp1,30 triliun dengan subsidi bunga sebesar Rp114,72 miliar. Penyaluran KUR mayoritas terserap oleh sektor pertanian dan perdagangan, dengan realisasi terbesar berada di Kota Makassar.
Selain itu, sejumlah program pemerintah juga terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Program tersebut antara lain pemberian makan bergizi gratis kepada 1,79 juta penerima, operasional 1.274 gerai Koperasi Merah Putih, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar, produksi padi mencapai 5,39 juta ton untuk mendukung ketahanan pangan, serta realisasi pembangunan 16 Sekolah Rakyat.
Tim Redaksi
