Makassar 15 Feb 2026 — Akbar Abu Basir, Menteri Kajian, Aksi, dan Advokasi BEM FISEH Universitas Cokroaminoto Makassar, dengan keras menolak dan mendesak pencabutan rencana pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi yang dinilai sebagai bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan sipil.
Menurut Akbar, rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih takut pada kritik daripada memperbaiki kebijakan.
“Ketika negara membentuk satgas untuk mencegah demonstrasi, itu bukan lagi soal ketertiban, tapi soal mengontrol rakyat. Ini wajah kekuasaan yang alergi terhadap kritik,” tegas Akbar.
Ia menyebut, kebijakan ini akan menjadi alat legitimasi represi dan membuka ruang kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Lebih jauh, Akbar menilai rencana ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan ancaman serius bagi demokrasi.
“Pemerintah seharusnya melayani, bukan menekan. Jika suara rakyat dianggap musuh, maka kekuasaan telah kehilangan arah,” katanya.
Atas dasar itu, Akbar Abu Basir atas nama BEM FISEH UCM menuntut:
1.Pencabutan total rencana Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi.
2.Penghentian segala bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi.
3.Pembukaan ruang dialog tanpa ancaman.
“Kami tidak akan diam. Ketika ruang demokrasi diserang, perlawanan adalah keharusan,” tutup Akbar.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat!
Penulis: Alif
Editor : Tim Redaksi
