Enrekang – Dinamika internal terjadi di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Enrekang menyusul terungkapnya informasi bahwa Ketua Umum terpilih diduga berstatus sebagai anggota partai politik dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari Partai DEMOKRAT
Informasi tersebut memicu polemik serius di kalangan kader, sebab secara konstitusional HMI merupakan organisasi independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI, ditegaskan bahwa HMI adalah organisasi kader yang bersifat independen dan tidak menjadi onderbouw ataupun alat kepentingan politik praktis.
sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga HMI BAB I, Pasal 3 Masa Keanggotaan, (4) Masa Keanggotaan berakhir apabila; (d) Menjadi anggota partai politik. dipertegas pada poin (g) Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya, maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.
Sejumlah kader menilai bahwa apabila benar Ketua Umum terpilih masih berstatus sebagai anggota partai politik, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip independensi organisasi dan dapat dikategorikan sebagai cacat konstitusional. Terlebih lagi, riwayat pencalonan sebagai anggota legislatif dari partai tertentu dinilai menimbulkan konflik kepentingan serta mencederai marwah organisasi.
“Independensi adalah harga mati bagi HMI. Organisasi ini bukan kendaraan politik, melainkan ruang kaderisasi dan perjuangan intelektual umat dan bangsa,” ujar salah satu kader yang enggan disebutkan namanya.
Secara etik dan organisatoris, persoalan ini dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka oleh yang bersangkutan. Forum internal seperti rapat harian cabang maupun pleno diperiksa sebagai ruang konstitusional untuk menelaah kebenaran informasi tersebut serta menentukan langkah organisasi selanjutnya.
Pengamat organisasi kemahasiswaan menyebutkan bahwa jika dugaan tersebut terbukti, maka mekanisme konstitusional harus ditempuh, termasuk evaluasi, pembekuan, hingga kemungkinan peninjauan kembali hasil konferensi cabang, sesuai aturan organisasi yang berlaku.
HMI sebagai organisasi kader memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga independensi, integritas, dan kepercayaan publik. Polemik ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan organisasi.
Sumber : alif
Editor : Tim Redaksi
