Sekda Sulsel Hadiri Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama FKIJK, Perkuat Sinergi Sektor Jasa Keuangan
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri kegiatan silaturahmi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Sultan Hasanuddin Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, Senin (9/3/2026).
Kegiatan ini mempertemukan regulator, pelaku industri jasa keuangan, serta pemerintah daerah dalam suasana kebersamaan Ramadan guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri Rahman mengapresiasi keberadaan FKIJK yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan di daerah.
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah bagi para pelaku industri jasa keuangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dan langkah bersama dalam mendukung pembangunan ekonomi.
“Organisasi ini yang akan menentukan arah ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia ke depan. Jika seluruh anggota forum merumuskan kebijakan bersama, insyaallah apa yang diinginkan pemerintah dapat terwujud,” ujarnya.
Ia menilai FKIJK juga menjadi ruang koordinasi yang efektif bagi pelaku industri keuangan untuk bertukar informasi serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di sektor jasa keuangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta peran OJK,” tambahnya.
Jufri juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keberadaan forum tersebut. Menurutnya, FKIJK tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga sarana penting untuk memperkuat koordinasi antar pelaku industri keuangan di bawah pengawasan OJK.
Ia menambahkan, keberadaan forum komunikasi ini juga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan melalui komunikasi yang terbuka dan kolektif.
“Melalui FKIJK, berbagai persoalan yang kompleks dapat dibahas secara bersama sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih efektif,” jelasnya.
Sementara itu, kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Data per Januari 2026 mencatat total aset perbankan di Sulsel mencapai Rp212,19 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp145,27 triliun, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp173,03 triliun.
Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 5,56 persen secara tahunan (year on year) dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,76 persen, yang menunjukkan risiko kredit masih dalam batas terkendali. Sementara rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada 119,11 persen, menandakan fungsi intermediasi perbankan tetap kuat dalam mendorong aktivitas ekonomi.
Penyaluran kredit produktif terbesar tercatat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp38,21 triliun, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp15,80 triliun, industri pengolahan Rp8,32 triliun, serta sektor konstruksi Rp4,97 triliun.
Dari sisi wilayah, distribusi kredit masih didominasi Kota Makassar dengan porsi 52,16 persen. Selanjutnya Kota Palopo sebesar 7,05 persen, Kota Parepare 4,15 persen, serta Kabupaten Bulukumba 4,08 persen.
Selain sektor perbankan, pertumbuhan juga terlihat pada lembaga keuangan non-bank. Layanan fintech lending tercatat tumbuh 34,56 persen, sektor pergadaian meningkat 36,53 persen, dan penjaminan naik 36,64 persen, meskipun sektor asuransi mengalami penurunan pada premi dan klaim.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan juga meningkat signifikan. Hingga akhir tahun tercatat 525.596 investor dengan pertumbuhan 31,23 persen secara tahunan. Nilai transaksi saham bahkan mencapai Rp41,87 triliun atau meningkat 85,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berbagai program penguatan ekonomi daerah juga terus dijalankan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan, di antaranya Program Hapus Rentenir dengan plafon kredit mencapai Rp31,38 triliun, pembentukan 1.611 klaster UMKM, serta perluasan penggunaan QRIS dengan total 1.319.115 merchant.
Selain itu, program One Student One Account telah menjangkau 2.032.302 rekening pelajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini.
Program literasi keuangan GENCARKAN yang diinisiasi OJK juga telah melaksanakan 51 kegiatan dengan total 631.813 peserta yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, nelayan hingga petani.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, pimpinan dan perwakilan industri jasa keuangan, Direktur Utama PT Bank Sulselbar, serta insan media.
Tim Redaksi
